Suku Anak Dalam Protes Menteri Lingkungan Hidup

 

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jambi - Sebanyak 3.000 lebih warga Suku Anak Dalam (SAD) alias Suku Kubu yang menggantungkan hidup di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Jambi, kecewa. Mereka merasa dibohongi PT Sari Adhitiya Loka (SAL) dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Berita terkait

• Jimly Usulkan Bentuk Komnas Pengawas Lingkungan
• Tiga Bupati Kalimantan Timur Dicurigai Terlibat Penebangan Liar
• Menteri Kehutanan Setujui Hutan Produksi Dikonversi untuk Lahan Tebu  
• Menteri Negara BUMN Dukung Tumpang Sari di Hutan Perhutani  
• Hutan di Jambi Tinggal Tersisa 21 Persen

PT SAL yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit pada tahun 2010 bersama Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan akan memberi label hijau kepada warga Suku Anak Dalam yang ada disekitar kebun. Warga suku akan mendapatkan bermacam bantuan, fasilitas kesehatan, dan pandidikan. Ternyata hingga kini komitmen itu tak pernah ditepati.

"Kami hanya jadi alat perusahaan dan Kementerian Lingkungan Hidup agar mendapat izin perluasan kebun mereka," kata Ngandun, kepala Adat Suku Anak Dalam, Rabu (13/4).

Untuk menuntut hak mereka, empat orang perwakilan Suku Anak Dalam sore nanti berangkat ke Jakarta. Mereka akan melancarkan aksi protes di kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka didampingi sejumlah organisasi swadaya masyarakat, diantaranya CAPPA, Perkumpulan Hijau, dan SETARA.

Temenggung Pemebar, warga Suku Anak Dalam lainnya mengatakan, hutan merupakan rumah dan tempat menggantungkan hidup bagi warga sukunya. "Jika hutan terus diperluas dan dibabat, bagaimana nasib kami," kata Pemebar.

Direktur CAPPA Rivani Noor, mengakui lmbaganya membantu advokasi Suku Anak Dalam menuntut haknya. "Jangan menjadikan suku minoritas ini sebagai alat mengeruk keuntungan," kata dia.